makalah PENGEMBANGAN SISTEM RONDA ANTI API (,masyarakat peduli api)

Pengembangan Sistem Ronda Anti Api

Pada Organisasi MPA di Propinsi Riau

(Climate Change Oportunity for Rural Community)

Fadil Nandila/JIKALAHARI

Climate Change Oportunity for Rural Community (CCORC)

Climate change oportunity for rural community adalah tawaran konsep alternatif dari Provinsi Riau untuk skema pembiayaan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Dasar pemikiran dari tawaran ini adalah bahwasanya masyarakat miskin seharusnya menerima benefid dari berbagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Masyarakat Peduli Api (MPA) yang ada hampir di seluruh desa/kelurahan di Propinsi Riau, anggotanya di dominasi oleh masyarakat yang bukan pemilik perkebunan luas, melainkan para buruh perladangan, para tukang, maupun pekerja serabutan yang ada di desa/kelurahan. Karena anggota masyarakat desa/kelurahan yang relatif lebih berada, tidak begitu tertarik aktif dalam MPA.

Atas dasar itu CCORC untuk sementara didefinisikan sebagai berikut; MPA merupakan komunitas desa/kelurahan yang berjuang memperkecil emisi gas rumah kaca dari aktifitas pembukaan lahan, pembersihan lahan dan kebakaran alamiah di ekosistem hutan rawa gambut Provinsi Riau. Dengan demikian MPA adalah komunitas yang perlu dipertimbangkan sebagai unit komunitas yang berhak mendapatkan operasional dan benefid dari upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Baik dari derivasi skema CDM, derivasi skema REDD dan skema lainnya yang sedang dibangun oleh berbagai pihak.

1. Sistem Ronda Anti Api

Sistem ronda anti api adalah sistem yang memfungsikan organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai penyuluh dan motivator ditingkat desa/kelurahan yang tujuannya adalah memperkecil kemungkinan terjadi pembakaran lahan gambut dan memperbesar kekuatan tenaga partisipasi pemadaman jika kebakaran tetap terjadi. Sebagai penyuluh, tim ronda berdiskusi dengan warga untuk mendistribusi pengetahuan tentang bahaya kebakaran pada tanah bergambut. Sebagai motivator, tim ronda membangun empati warga agar bersedia melanjutkan distribusi pengetahuan bahaya kebakaran tanah gambut dan siap memberi info kepada MPA apabila ditemukan titik api serta menyegerakan pemadaman tanpa menunggu rombongan MPA.

Di Provinsi Riau, banyak desa/kelurahan telah terbentuk organisasi MPA yang legalitasnya diterbitkan oleh pemerintah tingkat kecamatan. Kelompok legal ini ada yang merupakan gabungan anggota masyarakat dari berbagai desa/kelurahan dan ada yang merupakan subgroup pada setiap desa namun dinaungi dalam satu lembaran legalitas kelompok dan juga ada yang berlegalitas yang diterbitkan oleh desa/kelurahannya sendiri. Selanjutnya Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten/kota bahkan provinsi melakukan kegiatan pembinaan terhadap kelompok MPA dan terkadang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi sekitar kawasan desa/kelurahan tersebut. Karena tingkat kebakaran hutan dan lahan sangat tinggi ketika itu di Provinsi Riau maka tema pembinaan cenderung diarahkan pada sistem partisipasi pemadaman dini (penguatan regu pemadam kebakaran) yaitu; pemahaman tentang tingkah laku api di lahan gambut, pemahaman tentang mesin dan selang pemadaman, sistem pengoperasian alat pemadaman dan koordinasi regu pemadaman. Atas dasar ini maka wajar saja bahwa pembiayaan kegiatan pembinaan MPA cenderung untuk; pertemuan pembinaan, pengadaan alat pemadaman dan biaya pemadaman. Tidak tersedia biaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada APBD.

Sedangkan sistem ronda anti api merupakan sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sistem dibangun atas pertimbangan beberapa hal dari hasil diskusi evaluasi dengan MPA yang dipersiapkan sebagai regu pemadaman yaitu; 1) anggota MPA harus meninggalkan sejenak aktifitas bertani/berkebun apabila ada kejadian kebakaran, 2) anggota MPA menjemput peralatan pemadaman dan menginstalasi dengan sumber air yang tersedia di kawasan kebakaran, 3) Kepala desa, camat dan pemerintah kabupaten/kota mendistribusi dana pemadaman penanggulangan awal dan dana penanggulangan lanjutan (Tim manggala agni dan atau Tim reaksi cepat), 4) Lahan dan hutan telah terbakar, Tim pemadam pulang dalam kondisi lelah dan harus menyelesaikan laporan penggunaan biaya pemadaman. Sistem ronda dibangun untuk memperkecil kejadian melelahkan terurai di atas.

2. Prosedur Penyelenggaraan ronda anti kebakaran

Prosedur penyelenggaraan ronda anti kebakaran oleh MPA dapat dilihat pada lampiran (dokumen prosedur penyelenggaraan patroli). Dokumen prosedur ini menguraikan informasi teknis penyelenggaraan ronda dan dilengkali formulir-formulir laporan kegiatan teknis dan keuangan. Bahagian dokumen terdiri dari:

I. Dokumen Prosedur Penyelenggaraan; II. Batasan Kewenangan Ronda; III. Kewajiban Ronda; IV. Hak Ronda; V. Tugas Ronda; VI. Prosedur Ronda; A. Mengamati; B. Sosialisasi; C. Pelaporan; D. Rapat penyempurnaan prosedur ronda

Lampiran dokumen prosedur terdiri dari:

1) ABSENSI RONDA; 2) PENERIMAAN DANA OPERASIONAL RONDA; 3) LOGBOOK RONDA PENCEGAHAN BANJIR, KEKERINGAN DAN KEBAKARAN LAHAN/HUTAN GAMBUT; 4) PERENCANAAN PENUGASAN RONDA; 5) DAFTAR NAMA PETUGAS RONDA

3. Jejak Pengembangan Sistem Ronda

Pemerintah daerah melalui BLH maupun Dinas bidang kehutanan maupun perkebunan saat melakukan kegiatan pembinaan terhadap MPA sebagai regu pemadam tingkat desa dan kecamatan, dapat dipastikan bahwa tetap ada pemberian materi wacana pencegahan kebakaran. Baik tentang pencegahan terhadap “kebakaran” ataupun pencegahan terhadap “pembakaran”. Namun demikian Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mencoba berpartisipasi terhadap program pemerintah ini dengan cara membangun sistem ronda anti api. Pengembangan sistem ini diawali dengan penandatanganan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi kabut asap di Pulau Sumatera pada tahun 2008 (?) oleh kementrian yang membidangi lingkungan hidup masing-masing negara. Jikalahari bekerjasama dengan salah satu LSM Global Environment Centre (GEC) di Malaysia pada tahun 2009 untuk mendukung komitmen dua negara ini. Kegiatan utamanya adalah membangun kawasan percontohan blocking canal, membangun sumur-sumur pemadaman dan percontohan pertanian tanpa pembakaran lahan. Dengan perdebatan inovasi kegiatan yang alot antara Jikalahari dan GEC, akhirnya sistem ronda dimunculkan sebagai bonus program kerjasama ini dan diujicobakan pada tiga desa di wilayah adminstrasi pemberintahan Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Setelah kerjasama antara Jikalahari dan GEC berakhir, selanjutnya Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera (PPES) berinisiatif untuk mengembangkan sistem ini bersama Jikalahari pada tiga kabupaten yaitu; Pelalawan, Siak dan Bengkalis yang diperkirakan memiliki hotspot yang cukup banyak. Dalam pengembangan ini PPES menggandeng BLH kabupaten dan perusahaan bidang kehutanan. Dan BLH Kabupaten Pelalawan melibatkan BLH Provinsi Riau. Berikut ini rangkaian jejak pengembangan sistem ronda yang terjadi di provinsi Riau.

Tabel 1. Jejak pengembangan sistem ronda oleh Jikalahari & GEC tahun 2009

No	Bulan	Kegiatan	Output/capain
1	April 2009	Penyiapan Draft SOP dan sistem pemberkasan ronda oleh Jikalahari	Draft panduan teknis ronda dan panduan pemberkasan laporan ronda
2	Mei 2009	Penyempurnaan SOP dan sistem pemberkasan bersama MPA	Penyederhanaan panduan teknis ronda dan pemberkasan laporan ronda disesuaikan dengan kemampuan MPA
3	Juni 2009	Ujicoba SOP dan pemberkasan	Masih malu melakukan ronda dan kesulitan mengisi formulir laporan
4	Juli 2009	Ujicoba SOP dan pemberkasan	Tidak malu melakukan ronda dan kesulitan mengisi formulir laporan
5	Agustus 2009	Ujicoba SOP dan pemberkasan	Ronda mendapat simpati warga dan kesulitan mengisi formulir laporan
6	September 2009	Ujicoba SOP dan pemberkasan	Ronda berjalan baik, mendapat simpati warga dan mampu mengisi formulir laporan
7	Oktober 2009	Ujicoba SOP dan pemberkasan	Ronda berjalan baik, mendapat simpati warga dan mampu mengisi formulir laporan
8	November 2009	Ujicoba SOP dan pemberkasan	Ronda berjalan baik, mendapat simpati warga dan mampu mengisi formulir laporan
9	Desember 2009	Ujicoba SOP dan pemberkasan	Ronda berjalan baik, mendapat simpati warga dan mampu mengisi formulir laporan. Tutup program

Tabel 2. Jejak pengembangan sistem ronda oleh PPES & Jikalahari tahun 2010

No	Bulan	Kecamatan	Fasilitator kegiatan
1	April 2010	Bukit Batu, Kab Bengkalis	PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis
2	April 2010	Langgam, Kab Pelalawan	PP Ekoregion sumatera, BLH Pelalawan, BLH Riau
3	Mei 2010	Bukit Batu, Kab Bengkalis	PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis
4	Mei 2010	Pangkalan Kuras, Kab Pelalawan	PP Ekoregion sumatera, BLH Pelalawan, BLH Riau
5	Juni 2010	Bukit Batu, Kab Bengkalis	PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis
6	Juni 2010	Pelalawan, Kab Pelalawan	PP Ekoregion sumatera, BLH Pelalawan, BLH Riau
7	Juli 2010	Bukit Batu, Kab Bengkalis	PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis
8	Juli 2010	Ukui, Kab Pelalawan	PP Ekoregion sumatera, BLH Pelalawan, BLH Riau
9	Agustus 2010	Bukit Batu, Kab Bengkalis	PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis
10	September 2010	Sungai Apit, Kab Siak	PP Ekoregion sumatera, BLH Siak
11	Oktober 2010	Bukit Batu, Kab Bengkalis	PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis
12	November 2010	Bukit Batu, Kab Bengkalis	PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis
13	Desember 2010	Kerumutan, Kab Pelalawan	PP Ekoregion sumatera, BLH Pelalawan, BLH Riau
14	Desember 2010	Bukit Batu, Kab Bengkalis	PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis
15	Desember 2010	Teluk Meranti, Kab Pelalawan	PP Ekoregion sumatera, BLH Pelalawan
16	Januari 2011	Bukit Batu, Kab Bengkalis	PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis

4. Kendala & Kendali Pengembangan Sistem Ronda

Dari proses pendampingan (perlakuan) sistem ronda baik ditemukan kendala yang berbeda-beda dan kendali yang diberikan. Adapun kendala dan kendali yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perlakuan, kendala dan kendali pengembangan sistem ronda masyarakat peduli api

Lokasi MPA	Perlakuan	Kendala	Kendali
1) Desa Mumogo, Kec. Tanah Putih, Kab Rokan Hilir	· Sosialisasi karakteristik gambut dan peran MPA · Sosialisasi dan revisi SOP Ronda · Pembiayaan sistem ronda · Monitoring proses ronda via SMS · Evaluasi sistem ronda setiap akhir bulan · Sosialisasi proses kepada Polsekta · Sosialisasi proses kepada pemerintah daerah dan provinsi	· Telah terbiasa menjadi regu pemadaman · Kesulitan mengisi formulir pelaporan ronda · Merasa tidak berwenang mengingatkan warga	Berulang-ulang melakukan motivasi pengisian formulir dan memberi teknisiberdialog dengan warga. Dilakukan via sms, telepon dan pertemuan langsung dengan tim ronda
2) Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir		· Warga banyak yang disibukkan dengan kebun sawit masing-masing · Warga miskin tidak percaya diri berdiskusi dengan tuan tanah · Terlalu banyak lahan dimiliki orang luar sehingga yg ada hanya pekerja kebun	Berulang-ulang melakukan motivasi pengisian formulir dan memberi teknisiberdialog dengan warga. Dilakukan via sms, telepon dan pertemuan langsung dengan tim ronda Mengaktifkan para buruh dan sekuriti perusahaan dan menggandeng Pos Polisi Kec. Tanah Putih
3) Desa Bantayan, Kec. Bantayan, Kabupaten Rokan Hilir		· Bukan wilayah kebakaran tetapi wilayah banjir · Kesulitan mengisi formulir pelaporan ronda · Merasa tidak berwenang mengingatkan warga	Berulang-ulang melakukan motivasi pengisian formulir dan memberi teknisi berdialog dengan warga. Dilakukan via sms, telepon dan pertemuan langsung dengan tim ronda. Dan mengkombinasi dengan kegiatan diskusi penanggulangan banjir
4) Desa Sepahat, Kec. Bukit batu, Kab. Bengkalis	· Sosialisasi karakteristik gambut dan peran MPA · Sosialisasi dan revisi SOP Ronda · Pembiayaan sistem ronda · Monitoring proses ronda via SMS · Evaluasi sistem ronda setiap akhir bulan · Sosialisasi proses kepada Polsekta · Sosialisasi proses kepada pemerintah daerah dan nasional	· Telah terbiasa menjadi regu pemadaman · Merasa tidak berwenang mengingatkan warga · Pemilik lahan banyak bukan orang tempatan dan cenderung membiarkan lahannya bersemak-belukar	Berulang-ulang melakukan motivasi pengisian formulir dan memberi teknisi berdialog dengan warga. Dilakukan via sms, telepon dan pertemuan langsung dengan tim ronda.
5) Desa Tanjung Leban, Kec. Bukit batu, Kab. Bengkalis	· Memberi kesempatan pada MPA sepahat untuk mendampingi MPA Tanjung Leban · Sosialisasi karakteristik gambut dan peran MPA · Sosialisasi dan revisi SOP Ronda · Pembiayaan sistem ronda		Pendampingan oleh MPA Sepahat
6) Kec. Sei Apit, Kab. Siak	· Sosialisasi karakteristik gambut dan peran MPA · Sosialisasi karakteristik gambut dan peran MPA · Sosialisasi sistem ronda · SWOT analisis pengembangan MPA · Mendorong MPA untuk mengusulkan kegiatan via Musrenbang desa/kelurahan	Belum ada SK MPA	Memberi saran untuk mengajukan usulan program MPA baik sistem ronda dan regu pemadaman melalui mekanisme Musrenbang desa/kelurahan
7) Kec. Langgam, Kab. Pelalawan		· Hanya mendapat program sosialisasi dan pelatihan pemadaman, namun tidak ada peralatan dan operasional · Hanya mendapatkan sosialisasi sistem ronda
8) Kec. Pangkalan kuras, Kab. Pelalawan
9) Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan
10) Kec. Ukui, Kab. Pelalawan
11) Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan
12) Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan

5. Inovasi Pengembangan Sistem Ronda

Matrik Kegiatan Pengembangan institusi Masyarakat Peduli Api Sebagai Partisipan Penurunan Emisi GAS CO₂ dari fenomena Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau. Pendanaan kegiatan diproyeksikan dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/kota, CSR perusahaan di Propinsi Riau dan Lembaga dana lingkungan yang tertarik.

Tabel 4. Rangkaian kegiatan inovasi pengembangan sistem ronda anti api

Kegiatan	Sasaran	Cakupan/ruang lingkup	Output	Manfaat
1. Pengembangan partisipasi masyarakat
1.1. Produksi & distribusi poster kalender	Pekerja & pemilik perkebunan sawit dan perladangan lainnya	Desa-desa sekitar kawasan kerja Perusahaan perkebunan dan kehutanan	Poster tertempel di warung-warung dan pondok-pondok kerja perkebunan dan perladangan lainnya.	Pekerja kebun dan perladangan lebih berhati-hati untuk melakukan pembersihan lahan pertanian dan perkebunan
1.2. Produksi & distribusi lieflet & stiker	Pekerja & pemilik perkebunan sawit dan perladangan lainnya	Desa-desa sekitar kawasan kerja Perusahaan perkebunan dan kehutanan	Poster tertempel di warung-warung dan pondok-pondok kerja perkebunan dan perladangan lainnya.	Pemilik kebun dan perladangan akan melakukan investasi sistem pemadaman agar mempermudah partisipasi MPA
1.3. Memfasilitasi diskusi komunitas perladangan maupun komunitas perkebunan	Masyarakat komunitas kebun sawit, masyarakat komunitas perladangan, masyarakat komunitas buruh pembersih lahan	Pekanbaru, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan	Strategi sharing investasi sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Ada 6 pilot project sharing investasi sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dapat dicontoh oleh komunitas di kawasan lainnya
1.4. Kemandirian finansial sanggar seni tradisional untuk aktif produksi folkklor mitigasi & adaptasi terhadap dampak perubahan iklim	Sanggar seni tradisional di Desa Lalang, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak	Manajemen warung terintegrasi panggung latihan, Manajemen produksi diversifikasi produk pedesaan, pemasaran produk perikanan, pertanian, perkebunan dan kerajinan tangan	Biaya operasional latihan, produksi folklor dan pagelaran seni mampu dibiayai secara mandiri oleh unit usaha yang dibangun terintegrasi dengan panggung latihan.	Tersedia lagu-lagu melayu yang bermuatan kampanye mitigasi & adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, Tersedia penggalan lagu pendek untuk dijadikan nada tunggu HP yang memuat pesan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim sehingga menjadi inspirasi untuk turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau
1.5. Pagelaran seni & kampanye penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Masyarakat pedesaan	Desa-desa sekitar kawasan kerja Perusahaan perkebunan dan kehutanan	1 bulan sekali terselenggara pagelaran seni & kampanye (berpindah-pindah desa) oleh sanggar seni tradisional dari Kecamatan Sungai Apit	Distribusi informasi kemajuan program pengembangan institusi MPA di Propinsi Riau sehingga mendapatkan dukungan yang luas dan inspirasi duplikasi program
1.6. Dialog interaktif ttg perkembangan MPA (on air radio, sebulan sekali)	Masyarakat perkotaan (asumsi pemilik kebun sawit berada di ibu kota kecamatan, kabupaten dan propinsi)	Pekanbaru, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan	1 bulan sekali terselenggara dialog interaktif relay pada 6 stasiun radio kabupaten/kota	Distribusi informasi kemajuan program pengembangan institusi MPA di Propinsi Riau sehingga mendapatkan dukungan yang lebih luas dan inspirasi duplikasi program
1.7. Produksi & penayangan film ekspedisi penanggulangan kebakaran hutan & lahan (1 bulan sekali)	Masyarakat perkotaan (asumsi pemilik kebun sawit berada di ibu kota kecamatan, kabupaten dan propinsi)	Pekanbaru, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan	1 bulan sekali pada TV jangkauan nasional	Distribusi informasi kemajuan program pengembangan institusi MPA di Propinsi Riau, sehingga mendapatkan dukungan yang lebih luas dan inspirasi duplikasi program
2. Pengembangan partisipasi kebijakan politik pembangunan
2.1. Penyusunan rencana kegiatan dan proposal kegiatan MPA	Institusi Masyarakat Peduli Api (2 MPA setiap Kabupaten/kota)	Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan	Dokumen legal rencana kegiatan dan proposal kegiatan untuk Musrenbangdes, dan CSR perusahaan perkebunan dan kehutanan di kabupaten masing-masing	Kemudahan MPA untuk mengusulkan biaya kegiatan
2.2. Pengawalan usulan MPA ke Musrenbangdes dan CSR perusahan sekitar kawasan	Kantor desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Perusahaan sekitar kawasan kerja MPA	Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan	Usulan MPA menjadi standart pembiayaan rutin dari APBD setiap tahun MoU pemerintah desa dan BPD	Memastikan usulan kegiatan MPA masuk dalam rencana pembangunan desa dan kecamatan
2.3. Penyadaran dan negosiasi program pada eksekutif	BLH, Bappeda, Dinas Kehutanan, Pusdal Karhutla	Propinsi Riau, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan	MoU dukungan kebijakan pembangunan MPA di Propinsi Riau	Memastikan usulan kegiatan MPA masuk dalam APBD
2.4. Penyadaran dan negosiasi program pada legeslatif	3 partai dominan, DPRD komisi lingkungan	Propinsi Riau, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan	Mou dukungan politik pengembangan MPA di Propinsi Riau	Memastikan usulan kegiatan MPA diperjuangkan oleh anggota dewan dan partai politiknya.
2.5. Penelitian penyusunan baseline pengembangan MPA sebagai institusi partisipasi penurunan emisi gas CO2 dari kebakaran hutan dan lahan	PPLH Sumatera, Pusdal Karhutla, BLH Propinsi Riau, BLH kabupaten/kota, Bappeda Propinsi Riau, Bappeda Kabupaten/kota, Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Dinas Kehutanan Kabupaten/kota, CSR perusahaan perkebunan dan kehutanan, MPA, Akademisi, LSM	Propinsi Riau, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kuansing, Inhil	Berita acara focus Group Discution, Berita acara workshop, Berita acara diseminasi, Laporan Tesis (S2)	Dukungan publik dan landasan ilmiah untuk upaya pengembangan MPA di Propinsi Riau
3. Pengembangan kapasitas MPA
3.1. Peningkatan SDM MPA	Pelatihan & simulasi sistem ronda, Pelatihan dan simulasi sistem pemadaman, Pelatihan dan simulasi pengerahan massa untuk pemadaman	Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan	Kemampuan personil untuk melakukan ronda yang membangkitkan kesadaran warga untuk berhati-hati terhadap proses pembersihan lahan, Kemampuan personil untuk menyegerakan pemadaman sebelum meluas, kemampuan personil untuk mengerahkan massa sebagai tenaga tambahan dalam proses pemadaman	Memperkecil frekwensi kejadian kebakaran dan mempercepat proses pemadaman jika terjadi kebakaran hutan dan lahan
3.2. Peningkatan infrastruktur MPA	Perencanaan dan pengadaan infrastruktur ronda, Perencanaan dan pengadaan infrastruktur pemadaman milik MPA	Jakarta, Pekanbaru, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan	Ada infrastruktur sistem ronda, ada infrastruktur sistem pemadaman strandart MPA	Memperlancar kinerja MPA untuk menjalankan sistem ronda dan sistem pemadaman
3.3. Pengembangan kemandirian finansial MPA	Pengembangan usaha distribusi Sarana produksi pertanian dan perkebunan	Jakarta, Pekanbaru, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan	MPA mampu membiayai sistem ronda dan sistem pemadaman secara mandiri	Motivasi bagi MPA agar lebih mengefektifkan sistem ronda karena sistem pemadaman akan berimplikasi pada berkurangnya SHU untuk MPA dari unit usaha distribusi.

Inovasi pengembangan sistem ronda ini merupakan gerakan sosial penanggulangan bersama terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Targetnya adalah:

1) Masyarakat dunia usaha bidang pertanian, perkebunan,kehutanan menyadari bahwa asap merupakan masalah bagi; kesehatan warga, keselamatan transportasi, keselamatan aset dan citra kenegaraan. Dengan demikian masyarakat harus turut berpartisipasi menanggulangi hal ini secara bersama sesuai dengan tingkat kepentingannya.

2) Pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan Republik Indonesia) menyadari bahwa partisipasi masyarakat dunia usaha membutuhkan dukungan kebijakan dan infrastruktur yang menjamin berjalannya partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat umum.

3) Negara-negara konsumen minyak fosil Riau, minyak nabati Riau, dan pulp&paper Riau, menyadari bahwa mereka harus mendukung partisipasi masyarakat Riau dan pemerintahnya dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

4) Selayaknya sistem ronda dan sistem regu pemadaman dini oleh MPA dapat menjadi income tambahan bagi warga tempatan dalam rangka penyelenggaraan ragam skema perdagangan karbon dunia (climate change oportunity).

***

November & Desember 2010 Terjadi kebakaran lahan gambut, namun tidak terdeteksi oleh citra satelit. (Data Perusahaan perkebunan dan kehutanan)

No.	BUJUR	LINTANG	TANGGAL	KABNAME	KECNAME	DESANAME	KEBUN	HPHTI	EKS HPH	APL
1	101,835	1,560	26/01/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT	PT. BUDIDAKSA DWI KUSUMA
2	101,860	1,480	26/01/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT		PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
3	101,710	1,435	26/01/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT		PT. SAKATO PRATAMA MAKMUR
4	101,610	1,343	08/02/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT				APL
5	101,770	1,500	12/02/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT		PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
6	101,715	1,450	12/02/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT		PT. SAKATO PRATAMA MAKMUR
7	101,855	1,510	13/02/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT		PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
8	101,615	1,345	13/02/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT		PT. SATRIA PERKASA AGUNG
9	101,580	1,330	13/02/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT				APL
10	101,830	1,570	14/02/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT	PT. BUDIDAKSA DWI KUSUMA
11	101,850	1,495	14/02/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT		PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
12	101,606	1,329	14/02/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT				APL
13	101,617	1,367	15/02/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT		PT. SATRIA PERKASA AGUNG
14	101,860	1,500	23/02/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT		PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
15	101,630	1,360	07/03/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT		PT. SAKATO PRATAMA MAKMUR
16	101,610	1,346	08/03/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT				APL
17	101,625	1,360	13/03/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT		PT. SATRIA PERKASA AGUNG
18	101,850	1,520	24/03/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT	PT. TOBE INDAH	PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
19	101,605	1,360	09/10/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT		PT. SATRIA PERKASA AGUNG		APL
20	101,595	1,340	09/10/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT				APL
21	101,581	1,339	18/10/2010	BENGKALIS	BUKIT BATU	SEPAHAT				APL

Data: BLH Provinsi Riau